Pengertian Penghinaan Menurut Mahkamah Konstitusi

Makna Penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) : Fakta dan Kritik

A. Pembuka

0.   Beberapa kasus (yang dituduhkan) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (dalam artikel ini disingkat “Penghinaan”) yang menarik perhatian masyarakat.  Kasus-kasus tersebut ditayangkan oleh media televisi secara bombastis berusaha memainkan emosi masyarakat.  Sebut saja misalnya kasus Prita Mulyasari yang memicu pengumpulan koin Prita, sampai pada kasus Florence Sihombing yang menarik Sultan Yogyakarta untuk bertemu dengannya.  Kesemuanya terkena jerat pasal Penghinaan dalam UU ITE.  Tak jarang, sebagai akibat dari kasus-kasus tersebut, masyarakat beropini negatif terhadap keberadaan UU ITE ini. Pada akhirnya, MK dipilih sebagai forum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut untuk melakukan constitutional review.

B. Pengujian UU ITE

1.   Salah satu pengujian konstitusi terhadap UU ITE yang diangkat dalam tulisan ini adalah Putusan MK RI No. 50/PUU-VI/2009 tanggal 4 Mei 2009 dimana permohonan pengujian diajukan oleh wartawan/blogger (“Pemohon”) yang mengalami kerugian akibat UU ITE karena tulisan yang dimuatnya dalam blog tersebut dianggap menghina salah satu politisi partai politik.

2.   Pemohon telah melakukan kesempatan kepada politisi tersebut untuk memberikan konfirmasi atas tulisannya.  Juga, yang bersangkutan telah mencoba mengkontak beberapa koleganya di lingkungan sekitar orang tersebut.  Selain itu, hak jawab dari narasumber pun telah diakomodasi Pemohon dengan memberikan ruang dalam blog miliknya.  Namun, kesemuanya nihil aksi.  

C.  Apa Kata MK

3.   MK berpendapat bahwa pasal Penghinaan sebenarnya tidak hanya ditemukan dalam UU ITE saja, namun ditemukan dalam KUHP, sehingga MK membagi ranah/daya berlaku UU ITE dan KUHP dimana yang pertama berlaku secara online (dunia siber) dan yang terakhir berlaku off line.  Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur pidana atau rumusan kata dalam KUHP, khususnya pasal 310 ayat (1) KUHP [lihat bagan norma hukum] tersebut seperti “diketahui umum”, “di muka umum” kurang memadai untuk mencakup ekspresi dunia maya.  Oleh karenanya, perlu rumusan khusus yang bersifat ektensif dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE (Pertimbangan Hukum MK).

4.    Walaupun pasal 310 KUHP tersebut tidak dapat diterapkan dalam dunia siber, namun, menurut MK, keberlakuan dan tafsir pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut dan harus diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Dengan perkataan lain, pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya dapat diterapkan jika penyidik menerima aduan dari masyarakat.

5.   Menurut MK, meskipun setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain.  UU ITE merupakan produk politik untuk mendidik masyarakat ke arah yang sejalan dengan pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang pada intinya, pendidikan terhadap masyarakat yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

D.  Refleksi

6.  Tentulah kita semua sependapat bahwa hak untuk berkomunikasi, hak untuk mendapatkan komunikasi dan HAM haruslah dibatasi oleh ketentuan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum MK. Namun, bagaimana caranya ? Apakah keluhuran makna hak untuk berkomunikasi dan HAM yang diuraikan panjang lebar dalam pertimbangan hukum MK tersebut dapat tertampung hanya dengan rumusan pasal penghinaan dalam UU ITE tersebut ?

7.  

http://www.democraticaudit.com/wp-content/uploads/2014/01/free-speech.jpg

Rumusan pasal tersebut sama sekali tidak jelas dan dapat memberikan tafsir liar dalam kasus yang diajukan di muka hakim.  Padahal, asas hukum pidana yaitu lex certa, mengamanatkan bahwa rumusan tindak pidana haruslah jelas.  Kalau tidak, dikhawatirkan akan dipakai secara melawan hukum oleh penegak hukum itu sendiri.  Apakah rumusan pasal penghinaan tersebut telah memenuhi asas tersebut ?

8.   Jikalau dilihat dalam argumentasi Pemohon, tampaknya Pemohon tidak mengelaborasi asas-asas fundamental dalam hukum pidana tersebut.  Pemohon lebih banyak menyandarkan pada argumentasi HAM dan hak privat.  Namun, Pemohon memohon agar putusan MK dijatuhkan dengan seadil-adilnya (ex aquo ex bono), sehinga tidak beralasan MK harusnya dapat mempertimbangkan asas fundamental hukum pidana, khususnya asas lex certa.  Sehingga, akan menjadi sejalan dengan pendapat MK bahwa pasal 310 dan pasal 311 KUHP adalah genus delict dari pasal penghinaan dalam UU ITE tersebut.

9.   Pemohon terhadap pasal ini adalah wartawan yang menjadi korban atas tulisannya sendiri dalam blog, namun seharusnya selaku pemegang profesi wartawan, Pemohon memiliki akses untuk melakukan check and recheck atas tulisan yang dibuatnya, misalnya, melakukan kontak untuk konfirmasi menyangkut berita mengenai politisi sebagai subyek dalam tulisannya.  Konfirmasi-konfirmasi tersebut telah dilakukannya jika dibaca dalam permohonan uji review tersebut.  Sayangnya, Pemohon malah tidak menggunakan fakta tersebut untuk menguatkan dalilnya.  Malah menurutnya akan terlalu naif jika harus melakukan konfirmasi atas setiap tulisan yang dibuat.

10.  Proses untuk melakukan upaya konfirmasi terhadap subyek hukum dalam tulisannya tersebut, seharusnya diungkapkan dan dibuktikan telah dilakukan.  Jikalau berhasil dibuktikan, khusus menyangkut profesi wartawan, apabila dalam tulisannya tersebut telah sesuai dengan standar kode etik profesi maupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut profesi wartawan, maka seharusnya pasal ITE tersebut dapat diterapkan hanya jika wartawan telah lalai memenuhi prosedur jurnalistik yang sebelumnya harus dijalankan.  

11.  Jika terdapat pengaturan rinci mengenai butir 11 di atas menyangkut tata cara, kondisi dan prasyarat tertentu yang harus terlebih dahulu ditempuh agar terhindar dari cakupan pasal Penghinaan UU ITE, maka rumusan pasal ITE tersebut menjadi lebih dapat menyeimbangkan kebutuhan warga Negara untuk mengungkapkan informasi dengan perlindungan hukum terhadap subyek berita.  Jikalau MK tidak berperan dalam menyeimbangkan aturan yang terlalu eksensif tersebut (dibuktikan dengan pernyataannya sendiri dalam pertimbangan hukum MK bahwa dibutuhkan pengaturan yang ekstensif dalam mengatur penghinaan di dunia maya), maka dikhawatirkan tafsir rumusan pasal ITE menjadi alat pembenar bagi kepentingan pribadi penegak hukum, bukan alat pembenar penegakkan konstitusi kita.

12.  Terakhir, saya terganggu dengan pertimbangan MK dimana pasal ini dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan iman dan takwa warga negaranya.  Apa ukuran argumen abstrak tersebut ? Apakah perlu, negara masuk untuk mengatur iman dan takwa ? Lebih lanjut, tindakan Pemohon secara tersirat dimaknai sebagai tindakan orang yang tidak beriman dan bertakwa. Apakah pantas MK memberikan label bahwa UU ITE ini sebagai “stick” atau punishment jika iman dan takwa warga negara kita rusak ? Sungguh naif.