Pengertian Degradasi Akta Otentik

Alternatif Permohonan Degradasi Akta Otentik ke Pengadilan

0.   Pembuka

Seringkali kita dengar dalam berita-berita sepakbola.  Degradasi merujuk pada sistem seleksi klub sepakbola dalam pertandingan liga sepakbola.  Namun demikian, istilah degradasi juga dapat dipakai dalam pengertian untuk akta otentik.  Selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut.

 

1.   Akta Notaris Merupakan Alat Bukti Sempurna

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) meyebutkan bahwa notaris dapat membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasat 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua Perbuatan, Perjanjian dan Ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”

Akta otentik yang demikian, merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (lihat pasal 1870 KUH Perdata).  Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

2.   Degradasi Akta Otentik

Walaupun akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana telah diuraikan di atas, namun akta notaris dalam praktik dapat mengalami degradasi kekuatan alat bukti. Degradasi akta notaris diartikan sebagai akta notaris yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun dianggap tulisan di bawah tangan, yang disebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan :

a.      Pasal 1869 KUH Perdata

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti di bawah tangan dalam hal:

1)        Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;

2)        Pejabat Umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;

3)        Cacat dalam bentuknya.

b.   Pasal 84 UUJN, yang berbunyi :

 "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruif i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.”

Apabila, terjadi pelanggaran-pelanggaran atas pasal-pasal tertentu dalam UUJN, maka akta yang dihasilkan dari pasal-pasal tersebut akan memiliki kekuatan alat bukti di bawah tangan.  Pelanggaran-pelanggarant tersebut antara lain :

1.      Formalitas bentuk akta notaris (vide pasal 38 UUJN);

2.      Syarat-syarat penghadap notaris (vide pasal 39 UUJN);

3.      Syarat-syarat saksi notaris (vide pasal 40 UUJN);

4.      Syarat-syarat pembacaan akta notaris (vide pasal 44 UUJN);

5.      Syarat-syarat perubahan/pembetulan isi akta (vide pasal 48,49,50 UUJN);

 

Dengan demikian, akta dianggap dibuat di bawah tangan apabila :

a. Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik; dan

b.  Jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH Perdata jo UUJN

Namun, akta bawah tangan tersebut haruslah ditandatangani oleh para pihak.  Sepanjang berubahnya atau terjadinya Degradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya melalui Pasal 1365 KUH Perdata.

3.   Refleksi

• Degradasi singkatnya akta otentik yang tidak dapat lagi memenuhi pengertian otentik menurut hukum.  Selanjutnya, akibat hukumnya adalah akta otentik tersebut tidak dapat lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

 
• Lebih lanjut, di dalam praktik pembuktian di pengadilan, jika akta otentik kehilangan sifat otentiknya, maka menurut wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu mantan hakim tinggi DKI Jakarta, para pihak masih harus membuktikan tanggal akta, identitas para pihak dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut.

• Perbedaan degradasi dengan pembatalan akta otentik adalah jika dinyatakan batal oleh hakim, maka akta tersebut dinyatakan tidak pernah ada.  Akibat hukumnya pun perlu dibedakan antara apakah dinyatakan dapat dibatalkan (syarat subyektif yang dinyatakan tidak sah) atau batal demi hukum (syarat objektif yang dinyatakan tidak sah).

•   Biasanya, pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan suatu akta otentik meminta pengadilan untuk membatalkan akta otentik.  Namun, dapat dipertimbangkan juga, dapat meminta suatu akta dinyatakan didegradasi (dinyatakan tidak lagi sebagai akta otentik), apabila isi dari akta otentik tersebut dirasakan tidak secara substantif/material merugikan salah satu pihak dan hanya menyangkut mengenai cacat formalitas.  AKibatnya, isi/materi dari akta tersebut masih dapat berlaku secara sah dan tidak dinyatakan batal.

• Seharusnya, jika sudah dinyatakan suatu akta otentik didegradasi, maka jikalau akta tersebut dipakai sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.

• Kontra argumentasi yang dapat digunakan sebagai tangkisan adalah, akta yang telah didegradasi, jika dipakai dalam perkara lain tidak boleh dinyatakan (tetap) didegradasi, karena putusan hakim di Indonesia tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya.

Sumber Tulisan : 

• Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 28 Januari 2009 dalam tulisan Pieter Latumeten, Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya
• Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hal.121